News, Sosial

Politik Identitas, Terpengaruhkah Kita?

Kegagalau.com – Pastilah kita sudah tidak asing lagi mendengar istilah politik identitas. Sebuah istilah yang mulai merebak pada pemilihan gubernur DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Politik identitas adalah sebuah paham politik yang bermuara kepada pragmatisme atas dasar kesamaan identitas sosial, terutama identitas yang berkenaan dengan unsur SARA (Suku, Agama, Ras & Antar golongan). Politik identitas dalam kegiatan demokrasi sudah menjadi perhatian masyarakat akhir-akhir ini, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia.

Peristiwa yang paling menjadi sorotan adalah kebijakan politik Donald Trump, baik sebagai calon presiden Amerika Serikat maupun setelah menjabat. Trump mengambil langkah populis mayoritas masyarakat Amerika Serikat (AS) yang merupakan kelompok Kristen Konservatif yang sebagian besar memiliki sentimen kuat dengan kelompok masyarakat minoritas, seperti masyarakat muslim Amerika Serikat, pekerja imigran, maupun kelompok ras yang secara jumlah jauh lebih sedikit.

Ada serangkaian kebijakan politik Donald Trump yang dianggap sangat mewakili paradigma politik identitas, seperti membangun tembok perbatasan Amerika Serikat-Meksiko, dan larangan masuk (travel ban) bagi masyarakat negara-negara Asia Barat untuk berkunjung.1 Hal ini semata-mata untuk menyenangkan masyarakat mayoritas dengan embel-embel prosedur keamanan nasional (National Security) yang terkesan mendiskreditkan masyarakat Meksiko maupun Asia Barat sebagai kelompok yang turut menerima dampak dari kebijakan itu.

Sementara itu di Indonesia hal yang serupa juga terjadi. Hari-hari menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) atau Pilkada mulai dipanaskan dengan isu-isu yang dapat meraup suara mayoritas dan mengabaikan keberadaan minoritas. Sentimen yang dialamatkan kepada Presiden Joko Widodo sejak terpilihnya beliau pada tahun 2014 seperti anti Islam, anti ulama, antek asing dan aseng, keturunan Cina, dan sebagainya, menjadi bukti bahwa hari-hari ini politik identitas digunakan sebagai strategi populer baru untuk mencapai kekuasaan. Masifnya akses informasi dan komunikasi juga turut memiliki andil besar terhadap praktik politik yang sesungguhnya kurang mencerdaskan ini. Biaya dan waktu yang harus terbuang untuk melempar isu-isu sentimen tersebut dirasakan oleh pihak-pihak yang melakukan kontra-isu yang akhirnya menyebabkan perang argumen di media sosial.

Politik identitas sesungguhnya merupakan sebuah ideologi/paham politik yang bersumber dari ideologi konservatif kanan yang identik dengan perawakan nasionalis otoriter dan memposisikan diri sebagai perwakilan dari kelompok mayoritas (majority fraction). Praktik semacam ini berdampak buruk bagi tatanan masyarakat, khususnya tatanan masyarakat heterogen. Secara tidak sadar masyarakat membangun batasan tersendiri atas dasar perbedaan pandangan politik yang radikal dan mendasar. Akibatnya masyarakat negara (state people) yang seharusnya tidak harus “fanatik” politik sebelum waktunya, terpaksa melakukan hal tersebut baik karena dibayar maupun untuk mendapatkan rasa aman. Mobilisasi massa dalam kegiatan politik praktis yang didasarkan pada paham politik identitas juga berdampak buruk bagi kesatuan bangsa dan negara, khususnya di Indonesia. Gejala kekhawatiran oleh banyak pihak mengenai praktik politik identitas bahkan telah merembes hingga Pilkada (walaupun belum tentu mendapat atensi sebesar DKI Jakarta).2 Dikhawatirkan, anggota masyarakat yang terpengaruh paham politik identitas akan menjadi semakin besar. Hal ini tidak akan berdampak bagi kemajuan bangsa, terutama bangsa yang berdiri atas dasar perbedaan identitas.

Sesungguhnya ada cara yang dapat dilakukan untuk menangkal praktik politik identitas. Ward Berenschot mengemukakan untuk menanggulangi kegiatan politik identitas adalah dengan membiasakan kegiatan politik yang berdasarkan relasi klientisme dalam pemilu.3 Lebih lanjut, Ward mengusulkan perlu adanya waktu khusus bagi Bawaslu sebelum hari pemungutan suara untuk melaporkan kepada publik mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kandidat dalam pemilu sehingga menjadi preferensi bagi pemilih dalam menentukan pilihannya. Di samping itu, secara sosial, praktik politik identitas dapat ditinggalkan dengan membuang anggapan/pemikiran mengenai dominasi mayoritas dan tirani minoritas. Artinya tidak lagi membedakan kelompok masyarakat berdasarkan identitas tertentu. Perlu juga untuk meningkatkan kesadaran membaca, khususnya hal-hal yang mendukung kemajuan peradaban atau internasionalisme, dan yang tidak kalah penting mampu membangun pemahaman secara konsisten mengenai tatanan kebangsaan dan kenegaraan yang berlaku.

Back To Home

Ditulis oleh : Deddy Hutapea
Disunting oleh : Reza Pahlevi

4 tanggapan untuk “Politik Identitas, Terpengaruhkah Kita?”

  1. Scra sdar atau tdk, bnyak kok masyarakat yg terpengaruh politik identitas. Mrusak memang, tp mau gmn lg…mslhnya para elit politik kita msh susah ksh pendidikan politik yg bermartabat, semuanya pnuh kpntingan 😂

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s